Wasekjen PDIP: Tak ada perintah DPP buat minta ganti menteri PKB

 Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP tidak menginginkan merebut kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan serta Transmigrasi yang dijabat Politisi PKB Marwan Jafar. Menurut Basarah, PDIP juga tidak malas merespons negatif pada pernyataan yang menginginkan merebut menteri dari PKB. " Kita tidak ikut serta masalah kabinet. Gw merespons jalinan baik PDIP serta PKB. Kita ingatkan rekan-rekan PKB, dari deretan DPP PDIP tak ada yang bikin pernyataan yang mungkin saja dirasa bisa merugikan kebutuhan PKB. Bila masalah kabinet kita engga ikut serta, " kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (7/4). Dia menyanggah sudah mempersiapkan Budiman Sudjatmiko sebagai pengganti Marwan Jafar. PDIP, kata dia, tidak mengkritik serta menilainya kemampuan beberapa menteri kabinet kerja.

 " Agar tak menyebabkan kesalahpahaman diantara jalinan baik PDIP dengan PKB. Lantaran setahu gw tak ada satu juga pernyataan PDIP pusat yang lakukan koreksi terlebih memohon-minta untuk diganti-ganti menteri-menteri dari Parpol lain terlebih dari koalisi KIH seperti PKB, " kata dia. Tetapi, kata dia bila ada pernyataan itu cuma mewakili individu bukanlah DPP PDIP. Walau sebenarnya PDIP serta partai pendukung pemerintah mempunyai jalinan yang baik. " Bila ada pernyataan anggota PDIP yang dikira merugikan kebutuhan PKB itu bukanlah pernyataan representasi resmi PDIP, itu pernyataan perseorangan, " kata dia. Sesaat di peluang yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilainya reshuffle yaitu hak kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekarang ini pihaknya juga tidak mempersiapkan daftar beberapa nama beberapa menteri untuk reshuffle jilid II. " Reshuffle dapat berlangsung kehendak Pak presiden. Bila reshuffle dikerjakan untuk mempercepat program-program kerakyatan. Jangan pernah reshuffle membuat sebagian resiko politik yang ada memberi masalah baru, hingga reshuffle mesti dikerjakan pertimbangan yang masak itu diserahkan pak presiden, " kata Hasto. Seperti di ketahui, Wasekjen PKB Daniel Johan menyampaikan PKB telah mengklarifikasi hal semacam itu pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. " Hasto telah telephone (namun) menyanggah. Namun kita saksikan memanglah ada usaha systematis, ada yang digerakin, " kata Daniel selesai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).