PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes

Wacana perombakan kabinet kerja jilid II makin berhembus kuat. Searah dengan itu, kisruh panas berlangsung di badan partai koalisi pendukung Pemerintah. PKB menuding PDIP lakukan usaha systematis untuk merebut kursi Menteri Desa Marwan Jafar. Bukanlah tanpa ada argumen PKB melemparkan tudingan ini. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyampaikan ada usaha systematis itu terindikasi dari ada pengorganisiran demo dana desa sekian waktu lalu. PKB lihat istana cepat merespons daripada demo beberapa guru honorer. " Ada yang organisir demo dana desa. 300 orang di terima cepat. Demo guru guru honorer tak di terima, " kata Abdul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4). Abdul tidak menyampaikan yang mengatur itu PDIP. Namun dia menilainya ada yang memprovokasi. " Mungkin saja ada yang provokasi, " terang dia. Terlebih dulu, Wasekjen PKB Daniel Johan menyampaikan PKB telah mengklarifikasi hal semacam itu pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. " Hasto telah telephone (namun) menyanggah. Namun kita saksikan memanglah ada usaha systematis, ada yang digerakin, " kata Daniel selesai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin diberitakan geram besar mendengar ada usaha melengserkan Menteri Marwan. Menurut dia Cak Imin memohon PDIP lakukan lewat cara yang fair terlebih mereka menyatu dalam KIH. " PKB lagi geram. Janganlah gunakan beberapa cara jahat, ukurannya kemampuan profesional, " tegas Daniel. Dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PKB mempunyai jatah tiga kursi yaitu Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Pemuda serta Berolahraga Imam Nahrowi, serta Menteri tenaga kerja serta Transmigrasi Hanif Dhakiri. Dia heran, dari tiga kursi menteri itu, cuma posisi menteri desa yang menginginkan diambil. Politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa jadikan satu diantara peluru untuk melengserkan Marwan. " Kemendes saja yang mereka serang dari pertama. Masalah itu (gosip pendamping dana desa) termasuk juga. Walau sebenarnya semua kan dari Menkeu segera. Jadi kita kuatir benar masalah pemakaian dana desa. Kita kawal banget, " papar dia. Daniel menjelaskan, PDIP semestinya mengerti bila mereka dalam satu koalisi yang sama. Pernyataan PKB ini, kata dia sebagai sikap politik lantaran diperlakukan tak adil oleh partai pemenang pemilu. " Bukanlah masalah ngambek, namun janganlah perlakukan PKB dengan tak fair walau sebenarnya kita koalisi. Sampai kini PKB dukungan apa yang dikira PDIP utama, " paparnya.